Agus Riyanto
Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Alat Kelengkapan Dewan (AKD), membahas terkait evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Rabu (2/2/2022).
Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam mengatakan, kali ini kita melaksanakan koordinasi dengan AKD, membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022.
" Jadi kita ingin tahu bagaimana dengan serapan anggarannya, serta perkembantan serapannya seperti apa.Ini digunakan sebagai tolak ukur perkembangan dari bulan ke bulan hingga ankhir tahun 2022, " ucapnya.
Samsul menuturkan, jika legeslatif akan terus mendorong untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka mengawal semua kegiatan APBD tahun 2022.Termasuk persiapan penyusunan RAPBD, karena dalam waktu dekat ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
" Kami ingin ada masukan dari komisi - komisi untuk referensi kepada eksekutif.Karena sudah masuk tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2023, " imbuhnya.
Politisi dari PKB ini juga mendorong anggotanya untuk terus aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan." Fungsi kontrol harus terus ditingkatkan dalam mengawal APBD.Kedepan kota akan melakukan rapat - rapat, kemudian kunjungan kerja (Kunker) di dalam daerah lebih dimaksimalkan, " imbuhnya.
Ketika disinggung terkait hal - hal yang krusial, dia menyebut, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.
" Sudah dua kali Musrenbang dan banyak hal yang bisa menjadi masukan, " cetusnya.
|
Baca juga:
Fix! AKD Trenggalek Resmi Ada Pergeseran
|
Selanjutnya, dia menyampaikan, hal yang sekiranya masukan dari anggota dewan tidak masuk karena terkendala Covid - 19, maka harus ada restrukturisasi APBD dan bisa dianggarkan di tahun 2023.
Untuk itu, dia berharap, di tahun 2023 pandemi Covid - 19 sudah berakhir atau normal kembali.Sehinga pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2023 bisa berjalan normal.Pemulihan ekonomi bisa dipercepat, lalu bagaimana dengan program - program Bupati Trenggalek, terkait menciptakan 5000 pengusaha wanita dan mewujudkan 100 desa wisata bisa terealisasi.
" Oleh karena itu sekarang kita realisasikan.Kita ini unsur penyelenggara pemerintahan, tanggungjawab Bupati juga tanggungjawab DPRD, " tandasnya.
Tentang opini publik terkait adanya kegiatan yang belum terbayarkan, dia meminta kepada komisi - komisi yang membidangi untuk mendalaminya.Apakah ada kendala atau tidak Jika ada kendala kita carikan solusinya.
" Saatnya bergerak lebih aktif.Apalagi sebentar lagi akan ada Pemilu.Tentu saja kesibukan akan padat.Sekali lagi, kita akan mendorong difungsi pengawasan, sekaligus mengontrol fungsi penganggaran, " tutupnya (ags).
Nanang Suryana... 
Tony Rosyid 
